JAKARTAMantan Staf Khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mengakui menerima uang senilai US$75.000 dari perwakilan biro perjalanan haji saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 yang menjeratnya sebagai saksi mahkota, Alex menyebut dana tersebut diberikan setelah ia memberikan nomor ponsel pejabat Kementerian Agama kepada pihak swasta.
Berdasarkan kesaksiannya di persidangan, uang tersebut berasal dari staf operasional penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) PT Pesona Mozaik bernama Nur Faudzin alias Nanang bersama Muis Ali Murthado dalam dua kali penyerahan sebelum Alex bertolak ke Arab Saudi. Penyerahan pertama memuat dua amplop bernilai total US$45.000—terdiri dari US$10.000 untuk diteruskan kepada mantan pejabat perizinan haji khusus Rizky Fisa Abadi dan sisanya bagi Alex—lalu disusul pemberian kedua sebesar US$40.000 sehingga total yang diterimanya mencapai US$75.000.

Mengapa hakim menegur keras pengakuan Gus Alex?
Majelis hakim melalui hakim anggota Adek Nurhadi menegur keras Alex karena tidak menolak uang puluhan ribu dolar itu meski ia sudah menerima gaji resmi negara sebagai staf khusus dan masuk kementerian lewat rekomendasi Nahdlatul Ulama. Hakim menilai penerimaan dana berkedok ucapan terima kasih atau bingkisan senior kepada junior patut diduga berkaitan dengan kewenangan jabatan di Kementerian Agama.
Di hadapan majelis hakim, Alex mengaku khilaf menerima dana tersebut dan berdalih hanya membantu mempertemukan Nanang dengan Rizky tanpa mengetahui komunikasi lanjutan di antara keduanya. Ia juga menyatakan seluruh uang US$75.000 yang diterimanya telah dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menjalani pemeriksaan penyidik pada 2025 serta membantah mengetahui penerbitan keputusan dirjen mengenai pemberangkatan jemaah.
Skema Dugaan Korupsi Kuota Haji Rp622 Miliar
Dalam dakwaan jaksa penuntut umum KPK, pengaturan tambahan kuota haji 2023–2024 diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp622,09 miliar serta memperkaya puluhan individu dan ratusan biro haji khusus, dengan Yaqut Cholil Qoumas, Alex, Asrul Azis Taba, dan Ismail Adham turut didakwa. Persidangan mencatat pengalihan jatah haji reguler menjadi 8 persen untuk haji khusus pada 2023 hingga 50 persen pada 2024, sementara pihak Yaqut membantah menerima keuntungan pribadi dan seluruh terdakwa masih menunggu putusan pengadilan.
Terbongkarnya kesaksian ini menjadi sorotan publik Indonesia karena menyentuh langsung tata kelola dan transparansi antrean haji yang diikuti jutaan calon jemaah setiap tahun. Proses pembuktian di Pengadilan Tipikor Jakarta kini berlanjut untuk menguji keterkaitan antarpejabat kementerian dan pihak swasta penyelenggara haji sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis.
