Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum mengajukan nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hingga Selasa, 17 November 2026. Menurut Yusril, pemilihan dijadwalkan pada 9 Desember, mundur sepekan dari jadwal awal.

MPR sebelumnya menjadwalkan sidang pemilihan pada 2 Desember setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Yusril mengatakan Presiden memerlukan tambahan waktu, antara lain untuk berkonsultasi dengan partai-partai yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Jadwal MPR setelah pengunduran diri Gibran

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan pimpinan MPR, fraksi, dan kelompok DPD menyepakati jadwal baru dalam rapat gabungan pada 16 November. Menurut Muzani, perubahan itu mengikuti permintaan Presiden melalui surat dengan mempertimbangkan agenda kenegaraan. Agenda 9 Desember mencakup pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden terpilih.

Muzani mengatakan MPR menyiapkan panitia ad hoc beranggotakan 36 orang dari fraksi dan kelompok DPD, dengan Bambang Wuryanto sebagai ketua. Pemeriksaan kandidat ditangani tim verifikasi yang dikoordinasikan Lestari Moerdijat dan diketuai Habiburrahman.

MPR menyatakan jabatan wakil presiden kosong sejak menerima surat pengunduran diri Gibran pada 12 November. Muzani menjelaskan nama calon harus disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Perubahan tanggal sidang menggeser tenggat pengajuan dari 18 ke 25 November.

Yusril menyebut 25 November sebagai batas waktu penyerahan dua nama. Setelah nama masuk, tim verifikasi MPR akan memeriksa kelengkapan persyaratan. Tim itu mencakup perwakilan DPR dan DPD. Calon diberi kesempatan melengkapi dokumen yang kurang dalam waktu yang tersedia.

Pemeriksaan calon dan pemungutan suara

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan agar MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah jabatan itu kosong. Karena itu, usulan nama yang muncul dalam perbincangan publik masih harus menunggu pengajuan resmi dari Presiden untuk masuk ke tahapan pemilihan.

Menurut Yusril, MPR akan menggelar sidang secara terbuka. Anggota memberikan suara secara tertutup dengan mencoblos kertas suara, kemudian suara dihitung satu per satu. Sampai Yusril menyampaikan keterangan pada Selasa, pencalonan masih menunggu surat Presiden.