JakartaKomisi I DPR mengusulkan rancangan undang-undang tentang kecerdasan artifisial masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah. Wakil Ketua Komisi I Dave Laksono menyampaikan usulan itu pada rapat koordinasi penyusunan RUU prioritas 2027 di Badan Legislasi DPR, Selasa, 17 November 2026.
CNN Indonesia melaporkan pada Rabu dini hari bahwa Dave menilai perkembangan teknologi digital membuat aturan mengenai kecerdasan artifisial perlu disiapkan. Ia merujuk pada perkembangan pengaturan di sejumlah negara sebagai pertimbangan.
Masih berupa usulan
Usulan tersebut belum berarti DPR telah menetapkan RUU AI dalam daftar prioritas tahunan atau mengesahkan undang-undang. Menurut Dave, Komisi I tetap membuka peluang penempatan pada daftar prioritas apabila naskah akademiknya sudah disusun.
Ia menyebut Komisi I masih memprioritaskan beberapa rancangan lain, termasuk RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang sedang dibahas bersama pemerintah, revisi UU Penyiaran, serta perubahan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Dave menjelaskan pembahasan revisi UU Penyiaran masih menunggu daftar inventarisasi masalah pemerintah setelah surat presiden diterima. Untuk perubahan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional, ia mengatakan pembahasan berkaitan dengan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Keduanya disebut sebagai pekerjaan legislasi lain yang sedang dihadapi komisi.
Pedoman yang sudah ada
Indonesia telah memiliki Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Edaran itu menjadi pedoman nilai dan prinsip etika bagi pelaku usaha pemrograman berbasis AI serta penyelenggara sistem elektronik publik dan privat. Kementerian sebelumnya menyebutnya sebagai panduan awal tata kelola, termasuk soal keamanan dan perlindungan data pribadi.
Ketua Baleg Bob Hasan mengatakan usulan RUU AI dapat dipertimbangkan dengan melihat kesiapan naskah akademik. Liputan6 melaporkan, menurut Bob, rancangan dapat dipertimbangkan untuk jangka menengah apabila dokumen itu belum tersedia.
Rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari proses penyusunan prioritas legislasi, bukan keputusan akhir mengenai isi aturan AI. Materi, jadwal, dan bentuk pengaturannya masih harus melewati proses penyusunan dan pembahasan yang berlaku.
Dalam penjelasan fungsi legislasi di portal DPR, rancangan undang-undang dibahas bersama Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama. DPR juga menyebut masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap tahap pembentukan undang-undang, dari perencanaan hingga pengundangan. Penjelasan ini menggambarkan proses legislasi secara umum, bukan hasil pembahasan khusus RUU AI.