JAKARTABadan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) menargetkan peletakan batu pertama megaproyek Giant Sea Wall sepanjang 575 kilometer di pesisir utara Jawa dimulai pada 2027. Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis, 19 November 2026, bahwa tahap awal difokuskan pada dua titik paling mendesak dari total 15 segmen.
Di mana dua titik awal Giant Sea Wall dibangun pada 2027?
Kedua lokasi perintis tersebut adalah Segmen 3 Teluk Jakarta di wilayah Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, serta Segmen 12 Teluk Semarang yang meliputi kawasan pesisir Kendal, Semarang, dan Demak di sekitar Kecamatan Sayung. Didit memperingatkan bahwa tanpa intervensi struktural, ancaman penenggelaman pesisir di kedua kawasan padat penduduk itu dapat terjadi dalam waktu singkat.

Khusus di Teluk Jakarta, tanggul laut dirancang sepanjang 42,82 kilometer dan dibagi menjadi tiga paket pekerjaan yang turut terhubung dengan sabuk mangrove di sisi timur Bekasi. Proyek tersebut juga direncanakan membentuk waduk penampung air baku seluas sekitar 7.000 hektare serta memadukan jalur tol, rel kereta api, pipa gas, kabel listrik, jaringan optik, dan akses Pelindo.
Bagaimana konsep mangrove dan infrastruktur terpadu diterapkan?
BOPPJ menegaskan pembangunan proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya bertumpu pada beton, melainkan memakai pendekatan Nature-Based Solution yang menggabungkan tanggul pantai, pemecah gelombang, dan rehabilitasi mangrove. Untuk mematangkan rancangan teknik umum bersama pakar dalam dan luar negeri, BOPPJ telah membangun percontohan mangrove seluas 20 hektare di Desa Timbulsloko, Sayung, Demak.
Dari sisi pendanaan lembaga, Badan Anggaran DPR RI menyepakati pagu BOPPJ tahun anggaran 2027 sebesar Rp481,1 miliar dalam Nota Keuangan APBN 2027 yang seluruhnya bersumber dari rupiah murni. Didit merinci sekitar 90 persen anggaran diarahkan ke program prioritas, dengan porsi 70 hingga 80 persen dikhususkan bagi persiapan teknis dan groundbreaking di Teluk Jakarta serta Teluk Semarang, sedangkan sekitar 10 persen untuk operasional lembaga.
Mengapa proyek Pantura ini mendesak bagi pesisir Jawa?
Langkah ini krusial bagi jutaan warga Pantura Jawa karena tekanan iklim dan tata ruang pesisir kian nyata. Sebelumnya, AIGOS News pada 19 November mencatat peringatan hujan ekstrem BMKG di 37 daerah serta rencana Pemprov DKI Jakarta mengubah 58 hektare Hutan Kota UI menjadi hutan raya konservasi, sehingga pengendalian rob dan cadangan air baku Teluk Jakarta menuntut eksekusi transparan.
