Pemerintah Provinsi Jawa Timur memproses pemberhentian sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nurkholis (NK) setelah penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahannya sebagai tersangka dugaan pungutan liar perizinan. Penetapan tersangka melalui surat bernomor Kep-1620/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 16 November 2026 itu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang saat NK menjabat Kepala Dinas ESDM Jatim pada 2024.

Bagaimana konstruksi dugaan pungli versi Kejati Jatim?

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja menyebut penyidik menduga NK memerintahkan Kepala Bidang Pertambangan berinisial OS serta Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah berinisial ED memungut uang di luar ketentuan resmi hingga total sekitar Rp1,23 miliar (Rp1.238.500.000). Rincian dugaan pungutan itu berasal dari tujuh pemohon izin pertambangan senilai Rp1,105 miliar dan 28 pemohon izin geologi serta air tanah periode Maret hingga September 2024 senilai Rp133,5 juta.

Gedung Negara Grahadi di Kota Surabaya, Jawa Timur.
Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjuk sekretaris dinas sebagai pelaksana harian DLH agar pelayanan publik tetap berjalan. Foto arsip. Bahnfrend · CC BY-SA 4.0

Menurut Kejati Jatim, NK diduga menerima aliran dana Rp687,5 juta yang terdiri atas Rp552,5 juta dari bidang pertambangan dan Rp135 juta dari bidang geologi serta air tanah setelah namanya muncul dalam persidangan tiga terdakwa sebelumnya. Penyidik juga telah menyita barang bukti uang tunai Rp615 juta berdasarkan surat perintah penyitaan 11 Agustus 2026 serta emas batangan 50 gram.

Mengapa kasus perizinan ini penting bagi publik Jawa Timur?

Pengusutan dugaan pungutan liar perizinan tambang dan air tanah berdampak langsung pada tata kelola lingkungan dan kepastian usaha di Jawa Timur karena menyangkut 35 pemohon izin resmi. Langkah Kejati Jatim memproses perkara tahun 2024 tersebut menegaskan pengawasan terhadap pejabat strategis sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan untuk pembuktian di persidangan.

Laporan penahanan Kepala DLH Jawa Timur sekaligus mantan Kepala Dinas ESDM Jatim berinisial NK oleh Kejati Jatim (KOMPASTV JEMBER).

NK tercatat keluar dari gedung Kejati Jatim di Surabaya pada Senin (16/11/2026) pukul 23.04 WIB mengenakan rompi tahanan merah tanpa memberi komentar kepada wartawan. Penyidik menahan NK di Cabang Rutan Kejati Jatim selama 20 hari pertama hingga 5 Desember 2026 sambil merampungkan pemberkasan penyidikan.

Langkah Pemprov Jatim menjaga layanan DLH

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur Indah Wahyuni menyatakan pemberhentian sementara terhadap NK diproses setelah pemprov menerima surat penetapan penahanan resmi dari Kejati Jatim. Untuk mencegah kekosongan jabatan dan menjaga layanan publik di DLH, sekretaris dinas ditunjuk sebagai pelaksana harian hingga pelaksana tugas atau pejabat definitif ditetapkan.