Anggota Partai Demokrat Amerika Serikat mengatakan penyelidikan mereka menemukan bahwa firma hukum Kirkland & Ellis memberikan layanan hukum gratis senilai sedikitnya US$11,8 juta kepada pemerintahan Presiden Donald Trump. Mereka kini meminta catatan dari sembilan firma lain untuk mengetahui apakah perusahaan-perusahaan itu juga memberikan layanan gratis kepada pemerintah.
Perwakilan Jamie Raskin serta Senator Richard Blumenthal dan Adam Schiff menyampaikan temuan tersebut dalam pernyataan pada Kamis. Mereka menilai layanan itu sebagai bukti pemaksaan terhadap firma hukum besar. Ketiganya mengatakan mendapat informasi tentang Kirkland & Ellis dua hari setelah pemilu paruh waktu pada 3 November.
Menurut mereka, sekitar US$4 juta dalam bentuk layanan diberikan kepada Departemen Perdagangan, US$2,2 juta kepada Departemen Pertahanan, dan US$1,6 juta kepada Dinas Pos AS. Sebesar US$2 juta lainnya disebut diberikan kepada International Development Finance Corporation, lembaga yang menyediakan pinjaman dan bantuan pembangunan untuk proyek di luar negeri. Demokrat juga menyebut layanan senilai US$1,8 juta untuk entitas investasi yang dirundingkan pemerintah Trump dan Jepang.
Pada 2025, Kirkland & Ellis mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Trump setelah Komisi Kesempatan Kerja Setara AS menyelidiki praktik ketenagakerjaannya terkait keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Trump mengumumkan pada 11 April 2025 bahwa firma itu menjanjikan layanan gratis senilai US$125 juta dan mengatakan penyelidikan komisi akan dihentikan.
Firma lain juga membuat kesepakatan setelah pemerintah mengancam penyelidikan atau Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang berupaya membatasi akses mereka ke izin keamanan dan kontrak pemerintah. Nilai janji layanan pro bono mereka diperkirakan hampir US$1 miliar. Sejumlah firma yang melawan perintah tersebut memenangkan perkara; hakim menyatakan tindakan Trump inkonstitusional.
Demokrat, yang memenangkan kendali kedua kamar Kongres dalam pemilu paruh waktu, akan memiliki kewenangan atas penyelidikan dan pemanggilan paksa ketika Kongres baru dilantik pada 3 Januari. Dalam surat November yang diperoleh Reuters, Kirkland mengatakan kesepakatannya dengan Gedung Putih hanya berdampak kecil pada pekerjaan pro bononya. Pengacara firma itu, Beth Wilkinson, tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters.