JAKARTATokopedia dan TikTok Shop melaporkan penyelesaian audit terhadap 217 mitra penjual yang mengadukan pemblokiran akun serta penahanan saldo usaha senilai total Rp24,05 miliar. Pemaparan tersebut disampaikan manajemen platform e-commerce itu dalam rapat dengar pendapat umum bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI di Jakarta pada Rabu, 18 November 2026, setelah polemik berlangsung berbulan-bulan.
Bagaimana klaim Rp3 triliun menyusut menjadi Rp24,05 miliar?
Klaim awal bernilai Rp3 triliun menyusut menjadi Rp24,05 miliar setelah Peradi DPC Bekasi Raya menyerahkan data terperinci milik 217 penjual kepada pihak platform pada 18 Agustus 2026. Sebelumnya, Peradi Bekasi Raya bersama Gerakan Ekonomi Kreatif Kota Bekasi mengadu ke Komisi VII DPR pada 3 Juli 2026 mengenai dugaan pembekuan sekitar 500 akun UMKM.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana sebelumnya memfasilitasi mediasi sekitar 40 kasus mitra penjual pada September 2026 agar catatan pengadu dicocokkan langsung dengan sistem TikTok Shop. Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty menegaskan parlemen menindaklanjuti pengaduan itu dengan menghadirkan kedua pihak guna mencari penyelesaian yang adil dan menyeluruh.
Temuan pelanggaran 193 penjual dan peluang banding
Hilmi Adrianto selaku Kepala Kebijakan Publik serta Hubungan Pemerintah di Tokopedia dan TikTok Shop mengungkapkan 208 kasus telah diperiksa menyeluruh dan 193 penjual terindikasi menyalahgunakan subsidi platform pada kategori produk tertentu. Perusahaan menarik kembali dana subsidi senilai Rp16,7 miliar, melepaskan sisa saldo penjual, serta menanggung selisih kekurangannya sebagai kerugian internal platform.
Sementara itu, 15 mitra penjual dalam daftar aduan dipastikan tidak mengalami penahanan saldo dan sembilan kasus lain tidak dilanjutkan karena akun terduplikasi, tidak aktif, atau sudah beroperasi normal. Perusahaan yang sebelumnya melapor ke Komisi VII pada 8 September itu juga membuka kanal banding dua kali selama Oktober dan mengabulkan pengembalian penuh dua penjual non-daftar.
Mengapa sengketa saldo lokapasar ini penting bagi UMKM?
Penyelesaian audit terbuka ini krusial bagi jutaan pelaku UMKM yang menggantungkan arus kas harian pada transaksi lokapasar daring di Indonesia. Ketua Gekrafs Kota Bekasi Siska Yofthie sebelumnya menyoroti minimnya rincian alasan penahanan dana yang sebagian berlangsung sejak 2022, sehingga transparansi verifikasi data dan mekanisme banding menjadi kunci menjaga kepercayaan penjual digital.
