Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani undang-undang yang memperpanjang African Growth and Opportunity Act hingga akhir 2028. Namun, dua bulan kemudian, pemerintahannya mengumumkan rencana untuk mengakhiri kelayakan Afrika Selatan dan Rwanda dari program tersebut mulai 1 Januari 2027.

Keputusan ini menelanjangi kelemahan fundamental dari AGOA, di mana ekonomi Afrika sangat bergantung pada hak istimewa perdagangan yang dapat ditarik kembali oleh Washington kapan saja ketika prioritas politiknya berubah. AGOA sendiri merupakan undang-undang perdagangan AS yang disahkan pada Mei 2000 untuk memungkinkan 33 negara sub-Sahara mengekspor ribuan produk ke pasar AS tanpa bea.

Meskipun sempat memberikan hasil yang menjanjikan dengan mendukung ratusan ribu lapangan kerja, data terbaru menunjukkan tantangan yang semakin besar. Impor AS yang menerima perlakuan bebas bea AGOA turun tajam dari 7,9 miliar dolar AS pada 2024 menjadi 5 miliar dolar AS pada 2025 di tengah ketidakpastian kelayakan.

Keputusan untuk menghentikan kelayakan Afrika Selatan dan Rwanda didorong oleh perbedaan kepentingan geopolitik dan kebijakan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan AS. Afrika Selatan dituduh memperkuat hubungan dengan China dan Rusia serta menghambat perdagangan AS, sementara Rwanda dikaitkan dengan dukungan terhadap kelompok pemberontak M23 di Republik Demokratik Kongo.

Ketidakstabilan kebijakan perdagangan AS dan perpanjangan jangka pendek membuat eksportir Afrika sangat rentan terhadap kenaikan tarif. Oleh karena itu, percepatan implementasi African Continental Free Trade Area menjadi sangat mendesak untuk membangun ketahanan strategis dan kemandirian ekonomi di seluruh benua.