Pengadilan banding Amerika Serikat mengizinkan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk sementara melanjutkan pencabutan perlindungan deportasi bagi warga Venezuela. Putusan itu membatalkan perintah hakim pengadilan lebih rendah yang mewajibkan pemerintah memulihkan status perlindungan sementara, atau Temporary Protected Status (TPS), bagi mereka.

Sekitar 600.000 warga Venezuela di AS mendapat perlindungan melalui program TPS. Putusan banding tidak menghentikan gugatan hukum terhadap upaya pencabutan perpanjangan status tersebut, tetapi memungkinkan pemerintah menangguhkan perlindungan selama perkara masih diperiksa di pengadilan.

Pada September 2025, Hakim Distrik AS Edward Chen memblokir berakhirnya perlindungan itu. Ia menilai deportasi akan menempatkan penerima dalam bahaya dan pemerintah Trump telah melampaui kewenangannya dengan berupaya memperpendek perpanjangan TPS yang diberikan pada masa Presiden Joe Biden. Mahkamah Agung menangguhkan putusan Chen pada Oktober 2025, tetapi penangguhan itu berakhir bulan ini. Pemerintah kemudian mengajukan permintaan darurat agar penangguhan diperpanjang.

TPS memungkinkan warga negara asing yang sudah berada di AS tetap tinggal ketika kondisi di negara asal terlalu berbahaya atau tidak stabil untuk pulang. Bagi pembaca Indonesia yang mengikuti kebijakan migrasi AS, perkara ini menunjukkan bahwa perlindungan dari deportasi dapat menjadi subjek sengketa pengadilan. Pemerintahan Trump berpendapat TPS bersifat sementara dan kondisi di Venezuela telah membaik. Namun, para pembela hak asasi manusia mengatakan pemerintahan Nicolas Maduro sebagian besar masih utuh; Departemen Luar Negeri AS juga memperingatkan agar tidak bepergian ke Venezuela karena antara lain kejahatan, penculikan dan buruknya infrastruktur kesehatan.