UlaanbaatarPresiden Mongolia Khurelsukh Ukhnaa mengumumkan pengunduran dirinya dalam konferensi pers pada Selasa, 17 November 2026, setelah menghadapi tuduhan korupsi serta ancaman proses pemakzulan dari oposisi Partai Demokrat di parlemen.
Apa tuduhan yang memicu pengunduran diri Khurelsukh?
Mantan Wali Kota Ulaanbaatar Khishgee Nyambaatar pada Sabtu lalu menuding Khurelsukh menerima suap senilai US$25 juta atau sekitar 23 juta euro dari konglomerasi Bodi International LLC terkait proyek jalur kereta api Tavantolgoi–Gashuunsukhait yang disebut diberikan tanpa tender kompetitif. Bersamaan dengan itu, Partai Demokrat mendesak pembentukan komite penyelidikan parlemen atas dugaan nepotisme serta aliran dana di perusahaan tambang batu bara negara terbesar, Erdenes Tavan Tolgoi, namun Khurelsukh membantah seluruh tudingan tersebut sebagai fitnah, menegaskan dirinya tidak pernah berbohong ataupun mencuri dari rakyat dan negara selama menjabat, serta berjanji bekerja sama dengan penyidik demi memulihkan nama baiknya.

Krisis politik di Ulaanbaatar telah memuncak selama berbulan-bulan akibat perpecahan internal di tubuh Partai Rakyat Mongolia (MPP) yang berkuasa dan gelombang unjuk rasa antikorupsi oleh ribuan anak muda yang memprotes ketimpangan elite kaya. Tekanan politik dan demonstrasi jalanan tersebut sebelumnya memaksa parlemen menunjuk perdana menteri ketiga dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan sejak Maret lalu.
Bagaimana mekanisme suksesi presiden menurut hukum Mongolia?
Sesuai Undang-Undang Kepresidenan Mongolia, permintaan pengunduran diri Khurelsukh tidak berlaku otomatis dan harus memperoleh persetujuan lebih dari 50 persen anggota yang hadir dalam rapat paripurna Majelis Agung Negara (parlemen) beranggotakan 126 kursi. Usulan tersebut dijadwalkan dibahas komite struktur negara sebelum memasuki pemungutan suara paripurna parlemen pada Kamis, 19 November 2026.
Apabila parlemen mengesahkan pengunduran diri itu, Ketua Parlemen Sandag Byambatsogt dari MPP akan menjabat sebagai presiden sementara untuk menjaga kesinambungan pemerintahan. Konstitusi Mongolia selanjutnya mewajibkan penyelenggaraan pemilihan presiden luar biasa dalam waktu empat bulan, menjelang pemilu reguler berikutnya yang dijadwalkan pada 2027.
Mengapa krisis politik Mongolia berdampak pada sektor tambang?
Gejolak kepresidenan ini berdampak signifikan karena sektor pertambangan menjadi tulang punggung ekonomi Mongolia sekaligus pusat pertarungan politik nasional. Penyelidikan terhadap konsesi rel angkut batu bara dan tata kelola Erdenes Tavan Tolgoi—pengelola salah satu cadangan batu bara terpenting dunia—berpotensi memengaruhi kepastian investasi komoditas dan stabilitas ekspor negara tersebut.
