Dewan Uni Eropa resmi menyetujui penandatanganan serta penerapan sementara Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU-CEPA), Rabu (18/11/2026), di tengah kejaran waktu menjelang berakhirnya fasilitas tarif preferensial GSP bagi produk Indonesia pada 1 Januari 2027. Keputusan blok 27 negara itu membuka jalan bagi pengamanan akses ekspor Indonesia senilai US$5,6 miliar atau sekitar Rp102,11 triliun yang terancam dikenakan bea masuk normal.

Kapan IEU-CEPA diteken dan seberapa besar tarif yang dipangkas?

Berdasarkan jadwal pemerintah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan meneken IEU-CEPA di Brussels pada 21 November 2026, dengan skema memangkas 90,4 persen pos tarif ekspor Indonesia menjadi nol persen saat berlaku penuh pada kuartal I 2027. Dalam perjanjian yang dirampungkan September 2025 setelah perundingan sejak 2016 itu, 8,37 persen pos tarif lainnya turun bertahap selama 3 hingga 15 tahun atau melalui skema kuota tarif setelah persetujuan Parlemen Eropa dan ratifikasi domestik.

Deretan kontainer ekspor dan derek kapal di Terminal Petikemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Terminal petikemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta; 44 persen ekspor RI ke Uni Eropa senilai US$5,6 miliar saat ini ditopang preferensi tarif GSP hingga akhir 2026. Foto arsip. Niels Johannes / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

Sebaliknya, Indonesia juga sepakat menghapus bea masuk impor 50 persen atas mobil asal Uni Eropa secara bertahap dalam lima tahun, sedangkan 1,2 persen pos tarif sensitif tetap mengikuti tarif Most Favoured Nation (MFN). Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Irlandia Helen McEntee memperkirakan kesepakatan ini akan memangkas beban bea masuk dunia usaha kedua kawasan hingga 600 juta euro atau US$658,3 juta per tahun sekaligus memperluas diversifikasi perdagangan di tengah tekanan tarif Presiden AS Donald Trump.

Komoditas apa yang terancam jika GSP berakhir lebih dulu?

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengingatkan bahwa sekitar 44 persen ekspor RI ke Uni Eropa saat ini ditopang fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP), mencakup minyak sawit, kopi, karet, produk kayu, kakao, tekstil, pakaian jadi, hingga alas kaki. Jika ratifikasi terlambat melewati 1 Januari 2027 tanpa penerapan sementara, eksportir Indonesia berisiko tergerus oleh pemasok negara pesaing yang masih menikmati fasilitas GSP.

Liputan Nusantara TV mengenai pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto soal pemangkasan tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa melalui IEU-CEPA.

Dradjad juga menegaskan kewajiban pemenuhan aturan antideforestasi Uni Eropa atau EUDR tetap berjalan terpisah dan tidak otomatis terhapus oleh penandatanganan IEU-CEPA. Sebelumnya, pemerintah telah memperingatkan pelaku usaha mengenai berlakunya EUDR per 30 Desember 2026 yang membayangi komoditas unggulan senilai Rp127,74 triliun sehingga kesiapan telusur rantai pasok tetap krusial.

Dampak Pengamanan Tarif bagi Eksportir Padat Karya Indonesia

Bagi sektor manufaktur padat karya dan petani komoditas di Indonesia, persetujuan Dewan Uni Eropa memberi kepastian awal agar biaya ekspor tidak melonjak mendadak pada awal 2027. Kecepatan penyelesaian ratifikasi di parlemen kedua pihak serta kesiapan eksportir memenuhi standar keberlanjutan Eropa akan menentukan seberapa cepat manfaat pembebasan tarif 90,4 persen tersebut terealisasi.