Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tidak mendapatkan pertemuan bilateral formal dengan Presiden China Xi Jinping di sela KTT APEC di Shenzhen. Meski kunjungannya diwarnai sambutan dingin, sejumlah pengamat menilai perlakuan itu dapat memperkuat dukungan pemilih konservatif di Jepang.

Kunjungan tersebut menjadi pertemuan tatap muka pertama Takaichi dan Xi sejak pernyataan Takaichi mengenai Taiwan tahun lalu memperburuk hubungan kedua negara. Ia sebelumnya mengemukakan kemungkinan intervensi militer Jepang apabila China menyerang Taiwan. China, yang memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, merespons dengan pembatasan perdagangan dan peringatan agar warganya tidak bepergian ke Jepang.

Saat tiba di Shenzhen, Takaichi disambut pejabat berpangkat relatif rendah dan tanpa pertunjukan meriah seperti yang disuguhkan kepada sejumlah pemimpin lain. Ia juga sempat kesulitan turun dari pesawat karena celah lebar antara pintu dan tangga, yang memicu spekulasi daring bahwa China sengaja mempermalukannya. Juru bicara pemerintah Jepang Minoru Kihara mengatakan pihaknya telah menerima informasi tentang celah itu sebelumnya dan mengambil langkah keselamatan; Takaichi turun dengan selamat.

Di tengah ketegangan tersebut, Takaichi dan Xi dua kali berjabat tangan. Profesor Universitas Nagoya Noriyuki Kawamura menilai pendukung Takaichi dapat melihatnya sebagai sosok yang tetap bermartabat meski mendapat perlakuan dingin. Profesor ilmu politik Universitas Tokyo Yu Uchiyama mengatakan dukungan politik Takaichi tidak surut setelah pernyataan soal Taiwan dan perlakuan di China bisa menambah sentimen negatif pendukung setianya terhadap negara itu.

Sebaliknya, para pengkritik Takaichi di Jepang melihat KTT tersebut sebagai bukti kemunduran posisi internasional Jepang dan kelemahan diplomatiknya. Perdebatan di media sosial juga dipicu rekaman Takaichi yang mendekati Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah sesi foto, sementara Trump terlihat pergi bersama Xi, serta pertemuan trilateral Trump, Xi dan Presiden Rusia Vladimir Putin.