JAKARTAParlemen Indonesia mengetuk palu pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II 2026–2027, Kamis (19/11/2026), mengakhiri kebuntuan legislasi sejak 2008 sebelum tenggat 15 Desember. Sidang dengan agenda tunggal di Kompleks Parlemen Senayan tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani bersama empat wakil pimpinan, dengan catatan kehadiran atau tanda tangan 361 dari 573 anggota dewan lintas seluruh fraksi.
Tindak pidana apa saja yang dikenai perampasan aset?
Undang-undang baru ini mencakup perampasan aset dari tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata serta bahan berbahaya, perdagangan orang, hingga penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas seperti investasi dan saham bodong. Menurut Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, beleid tersebut mengatur skema perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana (non-conviction-based forfeiture), tanpa menghapus ancaman pidana pokok termasuk hukuman mati.

Untuk menjaga akuntabilitas, regulasi ini mewajibkan pembentukan badan khusus pengelola aset yang bertanggung jawab kepada Presiden, badan pengawas independen, serta sistem manajemen aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Mekanisme tanpa putusan pidana tetap melalui tahapan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, serta menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik melalui pembuktian berimbang.
Berapa daftar masalah yang dirampungkan sebelum paripurna?
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, Panitia Kerja Komisi III DPR membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan rincian 160 DIM tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru. Sebelumnya, pada Rabu (18/11), rapat pleno Komisi III yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah mencatat persetujuan bulat delapan fraksi untuk meneruskan naskah hasil pembahasan 87 rapat dengar pendapat dan 15 kunjungan kerja provinsi itu ke tingkat II.
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pengesahan aturan ini bukan dilakukan karena tekanan publik, melainkan hasil penelaahan panjang agar selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Rapat pengesahan tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah, antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.
Arti UU Perampasan Aset bagi Pemulihan Kerugian Negara
Bagi publik dan penegak hukum di Indonesia, pengesahan UU Perampasan Aset membuka instrumen hukum untuk menelusuri dan memulihkan kerugian negara maupun korban kejahatan finansial meskipun pelaku melarikan diri atau meninggal dunia. Kepastian tata kelola aset sitaan yang diawasi secara independen juga menjadi ujian penting agar kewenangan baru aparat berjalan transparan dan bebas penyalahgunaan.
