JAKARTAJaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut tujuh perusahaan di bawah naungan Duta Palma Group milik Surya Darmadi membayar uang pengganti kerugian keuangan serta perekonomian negara dengan nilai total mencapai Rp81,8 triliun. Selain tuntutan pemulihan kerugian tersebut, setiap korporasi terdakwa juga dituntut membayar pidana pokok berupa denda masing-masing sebesar Rp100 miliar pada Kamis (19/11/2026).
Siapa saja tujuh korporasi Duta Palma yang dituntut jaksa?
Ketujuh entitas korporasi yang duduk sebagai terdakwa meliputi PT Asset Pacific dan PT Darmex Plantations bersama lima perusahaan perkebunan lainnya, yakni PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, serta PT Seberida Subur. Jaksa menyimpulkan seluruh perusahaan tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang melalui operasional perkebunan kelapa sawit tanpa izin sah di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, sepanjang periode 2004 hingga 2022.

Apa sanksi tambahan jika denda Rp100 miliar tidak terpenuhi?
Dalam surat tuntutannya, jaksa turut meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembubaran terhadap ketujuh korporasi Duta Palma Group tersebut. Apabila harta kekayaan milik pengendali korporasi, Surya Darmadi, tidak mencukupi untuk melunasi denda pokok Rp100 miliar per perusahaan, maka kewajiban itu diganti dengan pidana kurungan selama 730 hari secara proporsional.
Jaksa menilai tindakan melawan hukum yang berlangsung selama hampir dua dekade itu tidak mendukung agenda pemerintah dalam memberantas korupsi dan memicu keresahan masyarakat luas. Sebaliknya, satu-satunya pertimbangan yang meringankan dalam perkara korporasi ini adalah status ketujuh perusahaan yang tercatat belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya.
Bagaimana peran Badan Pengelolaan Aset dalam UU Perampasan Aset?
Upaya penuntutan ganti rugi jumbo ini berlangsung bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) yang mengamanatkan Presiden membentuk Badan Pengelolaan dan Pengawasan Aset melalui Pasal 53 dan Pasal 61. Lembaga baru beranggotakan lima orang dengan masa jabatan lima tahun itu nantinya bertugas menyimpan, menilai, melelang, serta mengawasi pengelolaan aset tindak pidana dan wajib melapor setahun sekali kepada Presiden serta DPR.
Koordinator Jaringan Aktivis Reformasi Maju 98, Rahman Toha alias Amang, menyambut pengesahan regulasi yang dikawal Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tersebut sebagai pelengkap Undang-Undang Tipikor dan UU TPPU setelah hampir dua dekade dinantikan publik. Bagi masyarakat dan keuangan negara Indonesia, tuntutan Rp81,8 triliun atas Duta Palma yang diperkuat payung hukum perampasan aset menjadi instrumen krusial untuk memulihkan hak kas negara sekaligus menata ulang kepastian hukum sektor perkebunan nasional.
