Den HaagMahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (ICJ) bersiap membacakan putusan final yang bersejarah atas gugatan dugaan genosida terhadap etnis Muslim Rohingya oleh Myanmar pada Kamis, 19 November 2026. Sidang pembacaan vonis di Istana Perdamaian, Den Haag, Belanda, dijadwalkan dimulai pukul 10.00 waktu setempat atau 16.00 WIB dan berlangsung hingga 90 menit.
Mengapa putusan ICJ berpotensi mencetak preseden hukum PBB?
Gugatan yang diajukan Gambia dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sejak November 2019 itu dapat mencetak preseden baru karena belum pernah ada satu pun negara dinyatakan bersalah melakukan genosida oleh pengadilan internasional sejak Konvensi Genosida ditandatangani pada 1948. Pada 2007, ICJ memutus pembantaian Srebrenica 1995 terhadap lebih dari 8.000 Muslim Bosnia adalah genosida, tetapi menilai Serbia hanya gagal mencegah tanpa bukti niat langsung negara.
Perkara ini berakar pada operasi militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine pada Agustus dan September 2017 yang mengusir sedikitnya 730.000 warga Rohingya ke Bangladesh disertai kesaksian pembunuhan, pemerkosaan massal, dan pembakaran desa. Laporan misi pencari fakta PBB tahun 2018 menyimpulkan taktik militer tersebut sangat tidak proporsional, sementara ICJ dipilih karena Myanmar bukan negara pihak Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Bagaimana pembelaan Myanmar terhadap dakwaan genosida?
Pemerintah Myanmar berulang kali membantah tuduhan pembersihan etnis maupun genosida dengan berdalih pasukannya hanya menanggapi serangan kelompok militan dan mengklaim tidak ada bukti niat memusnahkan warga Rohingya. Setelah peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi membela langsung Myanmar di Den Haag sebelum kudeta militer 2021, tim hukum baru bentukan junta Jenderal Min Aung Hlaing mengambil alih pembelaan menghadapi standar pembuktian niat genosida yang tinggi.
Ketua tim hukum Gambia Arsalan Suleman menilai rangkaian bukti sejarah diskriminasi—termasuk Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 serta retorika resmi pemerintah—cukup membuktikan indikator niat genosida secara hukum. Meski putusan ICJ bersifat final dan tidak dapat dibanding, pengadilan tidak memiliki sanksi otomatis sehingga kepatuhan hanya dapat dibawa ke Dewan Keamanan PBB, sembari diawasi sebagai preseden bagi gugatan Afrika Selatan terhadap Israel terkait Gaza.
Dampak vonis bagi 1,2 juta pengungsi Rohingya dan Asia Tenggara
Bagi sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya di kamp Cox's Bazar, Bangladesh, dan 550.000 warga yang masih bertahan di Myanmar, putusan ini menjadi pengakuan moral penting setelah penyangkalan bertahun-tahun, meski konflik militer dengan Tentara Arakan masih menghambat pemulangan aman. Bagi Asia Tenggara dan Indonesia yang kerap menampung gelombang pengungsi Rohingya serta tergabung dalam ASEAN dan OKI, vonis Den Haag ikut menguji arah diplomasi kemanusiaan dan akuntabilitas kawasan.
