JAKARTAAsosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) memperingatkan ancaman serius terhadap kelangsungan produksi pupuk dan ketahanan pangan nasional apabila pasokan gas bumi ke pabrik terputus meski hanya satu hari. Dalam diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta pada Kamis (19/11/2026), Ketua APPI Nugroho Christijanto menegaskan bahwa penetapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US$6,50 hingga US$6,90 per MMBTU tidak akan efektif tanpa jaminan alokasi dan infrastruktur penyaluran hingga ke titik serah pabrik.
Mengapa pasokan gas HGBT ke pabrik pupuk di Aceh dan Jatim tersendat?
Menurut Nugroho, tekanan pasokan gas di bawah kuota alokasi sudah dirasakan oleh sejumlah fasilitas produksi pupuk nasional, termasuk pabrik di Aceh dan Jawa Timur. Gas bumi merupakan bahan baku utama pembuatan amonia untuk pupuk nitrogen dan urea dengan spesifikasi teknis minimum yang tidak mudah digantikan bahan bakar lain, sehingga kekurangan pasokan justru mendongkrak konsumsi energi dan menggerus efisiensi pabrik.
Ia menjelaskan bahwa pabrik amonia yang berhenti beroperasi selama satu hari akibat terputusnya aliran gas membutuhkan waktu pemulihan cukup lama untuk kembali ke kapasitas normal. Padahal, anggota APPI memiliki kapasitas terpasang hampir 14 juta ton per tahun—terdiri atas sekitar 7,5 juta ton urea dan 5,5 juta ton NPK—serta memikul mandat menyalurkan sekitar 9,5 juta ton pupuk bersubsidi bagi petani.

Apa lima aspek reformasi tata kelola gas yang didorong APPI?
Oleh sebab itu, APPI mendorong agar pembahasan RUU Migas dan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) tidak sekadar mematok angka persentase kuota domestik, melainkan diintegrasikan dengan neraca gas nasional, jaringan pipa, fasilitas pencairan, serta regasifikasi. Nugroho menekankan lima pilar utama kebijakan gas industri yang wajib dijaga pemerintah, yakni kejelasan alokasi, harga kompetitif, infrastruktur distribusi, kemudahan akses, serta kepastian regulasi.
Bagaimana langkah Pertamina menjaga efisiensi distribusi BBM dan LPG?
Di tengah tuntutan reformasi distribusi gas industri tersebut, PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga memperketat efisiensi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di seluruh Indonesia sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas makroekonomi di Istana Bogor pada Jumat (13/11/2026). Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron pada Kamis (19/11/2026) menyatakan prioritas pengamanan pasokan difokuskan pada wilayah kepulauan dan kawasan wisata strategis.
Selain mengampanyekan pemakaian energi secara bijak di tengah dinamika geopolitik global, Pertamina tengah memperkuat produksi hulu dan menyiapkan ekspansi internasional melalui program Bring Barrel Home untuk tahun 2027. Bagi perekonomian Indonesia, kelancaran pasokan gas ke pabrik pupuk serta efisiensi distribusi BBM dan LPG sangat menentukan stabilitas harga pangan petani, daya saing manufaktur, dan pengendalian beban subsidi energi APBN.
