Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Irjen Eko Hadi Santoso setelah sidang di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 17 November 2026. Eko mengajukan banding atas putusan tersebut.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan majelis menilai Eko melakukan perbuatan tercela. Trunoyudo mengatakan Polri akan membentuk komisi banding untuk memeriksa pengajuan Eko.
Pemeriksaan saksi dalam sidang etik
Sidang berlangsung sekitar sembilan jam pada Selasa, dengan pemeriksaan terhadap sembilan saksi. Salah satunya adalah saksi yang meringankan atas permintaan Eko. Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam mengatakan Eko menyampaikan penyesalan dan meminta maaf dalam persidangan. Menurut Anam, Eko kemudian menggunakan haknya untuk mengajukan banding.
Eko merupakan perwira kedua yang dijatuhi sanksi pemberhentian dalam rangkaian sidang etik terkait perkara tersebut. Associated Press melaporkan majelis etik sebelumnya menjatuhkan sanksi serupa kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution. AP melaporkan Ahrie juga berencana mengajukan banding.
Penyidikan pidana dan proses etik
Pemeriksaan komisi banding akan berfokus pada putusan etik. Bareskrim tetap menangani penyidikan dugaan penyadapan sebagai perkara pidana tersendiri. Polisi juga membuka penyidikan dugaan makar. Ketiga proses itu berada pada tahap yang berbeda, sehingga perkembangan masing-masing perlu dibaca berdasarkan keterangan yang merujuk pada perkara bersangkutan.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Eko sebagai salah satu dari empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lain. Polri mengatakan sidang etik untuk tersangka lain, mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dijadwalkan pekan depan. Tanggal sidang belum diumumkan saat Polri menyampaikan jadwal tersebut.
Dalam perkembangan terkait pada hari yang sama, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan penyidikan dugaan makar masih berlangsung. Menurut Suyudi, penyidik masih memeriksa saksi dan mendalami barang bukti elektronik. Hingga ia memberikan keterangan pada Selasa, belum ada tersangka dalam penyidikan dugaan makar tersebut.
ANTARA melaporkan penyidik telah menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dugaan makar kepada kejaksaan. Kantor berita itu menyebut dokumen yang tercatat di kejaksaan bertanggal 12 November. Penyampaian surat tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan yang statusnya dijelaskan Kapolri pada Selasa.