Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menahan dua tersangka berinisial BPS (21) dan IAP (33) yang diduga menyediakan rekening bank digital untuk menampung hasil penipuan terhadap sebuah institusi pendidikan di Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Kerugian institusi tersebut mencapai Rp581.001.100, demikian diberitakan Berita Sumatera, Rabu, 18 November 2026.

Penyidik Subdirektorat V Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel masih menelusuri aliran dana dan memburu pihak lain, termasuk orang yang diduga mengendalikan penipuan dengan menyamar sebagai petugas bank. "Praktik jual beli rekening digital menjadi pintu masuk utama kejahatan siber," kata Kasubdit V Siber Kompol Jery Antonius Nainggolan, Selasa, 17 November.

Bermula dari kendala transaksi

Menurut polisi, peristiwa terjadi pada 22 Agustus sekitar pukul 12.00 WIB, ketika operator institusi hendak membayar honor konsultan melalui layanan perbankan daring. Aplikasi mengalami kendala teknis, lalu operator dihubungi melalui WhatsApp oleh seseorang yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan bank.

Operator kemudian diarahkan memasukkan sejumlah kode melalui sambungan telepon, lalu terjadi tiga transaksi keluar tanpa hak ke dua rekening bank swasta. Sebagian dana, yakni Rp81.001.100, masuk ke rekening digital atas nama berinisial IA. Pelapor berinisial R kemudian melapor ke SPKT Polda Sumsel, menurut iGlobalNews.

Jual beli rekening lewat grup daring

Penyidik menelusuri jual beli rekening melalui grup percakapan daring bernama "Pasukan Senyap Projec". BPS diduga membuat dan menjual lima rekening digital kepada IAP, yang disebut berperan sebagai admin grup. IAP kemudian diduga menawarkan kembali rekening itu kepada seseorang berinisial L seharga Rp150.000 per rekening.

BPS ditangkap di Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada 15 September, sedangkan IAP ditangkap di Polres Magelang Kota pada 18 September. Barang bukti meliputi lima telepon genggam, formulir pembukaan rekening digital, rekening koran, serta tangkapan layar percakapan WhatsApp dan notifikasi transaksi.

Pasal yang disangkakan

Polisi menyangkakan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur manipulasi informasi elektronik agar dianggap seolah-olah data autentik, dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Polisi juga mencantumkan Pasal 21 ayat (1) huruf a KUHP baru tentang pembantuan tindak pidana.

Sangkaan tersebut masih harus diuji di pengadilan, dan pemberitaan yang ditinjau tidak memuat tanggapan BPS, IAP, atau penasihat hukumnya. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya mengimbau masyarakat agar tidak memberikan kode rahasia perbankan kepada pihak yang menghubungi mereka, serta tidak memperjualbelikan data rekening pribadi.

Korban penipuan transaksi keuangan juga dapat melapor ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang dikoordinasikan Otoritas Jasa Keuangan melalui iasc.ojk.go.id. IASC meneruskan laporan ke lembaga keuangan pemilik rekening pelaku untuk upaya penundaan transaksi, tetapi menegaskan pelaporan tidak menjamin dana kembali dan tidak menggantikan laporan polisi. Panduan umum ini tidak berarti dana institusi di Prabumulih telah diblokir.