PEKANBARUSatuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memastikan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau tidak akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK). Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak pada Minggu (22/11/2026) menegaskan pemerintah telah menyiapkan skema transisi agar operasional industri tetap berjalan dan hak seluruh pekerja terlindungi.
Pencabutan izin konsesi raksasa tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 yang mengembalikan penguasaan areal hutan seluas 338.536 hektare kepada negara. Menurut Barita, penegakan hukum di sektor kehutanan dirancang berjalan beriringan dengan perlindungan tenaga kerja serta masyarakat lokal yang menggantungkan penghidupan pada rantai pasok perusahaan.

Bagaimana nasib operasional dan 41.000 pekerja PT RAPP?
Keberlanjutan operasional pascapencabutan izin akan ditindaklanjuti oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui mekanisme resmi yang diawasi Satgas PKH dan 12 kementerian serta lembaga terkait. Kendati pengelolaan lahan dialihkan, PT RAPP tetap diwajibkan melaksanakan pemulihan lingkungan dan menuntaskan seluruh tanggung jawab hukum atas pelanggaran di wilayah konsesi.
Dalam pernyataan terpisah, Tim Corporate Communication PT RAPP menyampaikan bahwa perusahaan bersama jaringan Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 karyawan langsung serta menopang ratusan pemasok barang dan jasa lokal. Mengacu pada kajian dampak ekonomi perusahaan, kegiatan operasional industri bubur kertas dan kertas tersebut turut mendukung sekitar 170.000 lapangan kerja di Riau serta kurang lebih 300.000 pekerjaan di tingkat nasional.
Apa tanggapan resmi manajemen PT RAPP atas pencabutan izin?
Manajemen PT RAPP menyatakan menghormati kewenangan pemerintah pusat, terus memperbarui informasi kepada mitra kontraktor maupun pelanggan untuk menekan potensi gangguan pasokan, serta menunggu pemberitahuan resmi guna menempuh mekanisme tanggapan sesuai aturan. Di sisi lain, kalangan perbankan nasional termasuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam forum COP31 turut memperketat standar pembiayaan transisi rendah karbon dan pendampingan tata kelola ESG bagi korporasi berbasis sumber daya alam.
Mengapa kebijakan ini penting bagi Indonesia: pengambilalihan konsesi hutan 338.536 hektare di Riau menjadi ujian nyata kemampuan negara menegakkan kepatuhan ekologis tanpa mengguncang stabilitas ekonomi daerah. Keberhasilan transisi bersama BUMN dan BUMD akan menentukan kepastian nafkah bagi puluhan ribu keluarga pekerja sekaligus masa depan tata kelola industri kehutanan berkelanjutan di Sumatera.
