Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset pada Kamis (19/11/2026), namun beleid tersebut tidak mencantumkan pasal pemidanaan atas peningkatan kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment bagi pejabat negara. Di tengah sorotan pegiat antikorupsi atas celah regulasi itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (Dekonas) Luhut Binsar Pandjaitan pada Sabtu (21/11/2026) mendorong penerapan kecerdasan buatan (AI) di tubuh BUMN untuk menutup ruang korupsi.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM) Zaenul Rohman menilai absennya aturan penyitaan harta penyelenggara negara yang tidak seimbang dengan penghasilan sah membuat undang-undang tersebut kehilangan daya dobrak. Merujuk naskah yang disahkan, perampasan aset tanpa putusan pidana pengadilan hanya berlaku bila pejabat terkait meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya setelah tindak pidana asal ditemukan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan berbicara dalam konferensi.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mendorong penerapan AI di PLN, Pertamina, dan OJK untuk memangkas interaksi langsung dan menutup celah korupsi. Foto arsip. Jeromi Mikhael / Wikimedia Commons · CC BY 4.0

Mengapa DPR menghapus pasal kekayaan tak wajar di UU Perampasan Aset?

DPR memilih tidak memasukkan pasal peningkatan kekayaan tidak wajar dengan alasan menjaga hak asasi manusia, menjamin asas praduga tak bersalah, serta memisahkan hukum acara dari hukum pidana materiil. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman bersama pakar hukum Universitas Hasanuddin Said Karim merujuk praktik di Amerika Serikat dan Jerman, meski kajian Bank Dunia dan UNODC mencatat 98 negara telah mengadopsi aturan illicit enrichment sesuai Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC).

Berbicara dalam forum Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2026 di Jakarta pada Sabtu (21/11/2026), Luhut menegaskan pencegahan korupsi tidak cukup lagi mengandalkan sumpah jabatan, melainkan membutuhkan sistem digital yang memaksa orang tidak bisa mencuri. Ia mencontohkan digitalisasi berbasis AI pada operasional BUMN strategis seperti PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) akan memangkas interaksi langsung antarmanusia atau much less human contact.

Laporan video Harian Kompas menyoroti pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR RI serta kritik atas absennya pasal kekayaan tidak wajar.

Bagaimana strategi Luhut memberantas korupsi BUMN lewat teknologi AI?

Selain BUMN energi, Luhut mengungkapkan Dekonas telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar teknologi AI dipakai mengawasi transaksi lembaga keuangan dan pasar modal, sejalan dengan peta jalan AI nasional yang disiapkan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. Di tingkat daerah, Komisi Informasi DKI Jakarta bersama Badan Pembinaan BUMD turut menekankan pentingnya tata kelola data yang valid dan transparan di era kecerdasan buatan.

Mengapa perkembangan ini penting bagi Indonesia: lonjakan pencarian publik terhadap UU Perampasan Aset mencerminkan tingginya tuntutan masyarakat atas pemulihan kerugian negara dari kejahatan korupsi. Ketika instrumen hukum perampasan harta pejabat masih menyisakan perdebatan pembuktian, integrasi pengawasan AI di PLN, Pertamina, dan OJK menjadi ujian krusial untuk menutup celah kebocoran anggaran secara sistemik.