Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengkaji sejumlah komponen biaya untuk aturan tarif pengantaran barang dan makanan oleh kurir online. Komponen yang dipertimbangkan meliputi risiko, penanganan dan penimbangan barang, serta waktu tunggu dan parkir.

Pembahasan itu berlangsung setelah Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menerima Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) di kantor pusat kementerian di Jakarta, Jumat, 20 November 2026. Meutya mengatakan masukan dari FDTOI dan asosiasi lain akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan peraturan menteri tentang pedoman biaya jasa pengantaran.

Menurut Meutya, pengantaran barang dan makanan memerlukan pendekatan berbeda dari transportasi penumpang karena kurir menghadapi beban dan risiko tambahan. Dalam mengkaji biaya risiko, pemerintah mempertimbangkan dimensi, berat, dan nilai barang, serta karakteristik barang yang membutuhkan penanganan tertentu.

Pemerintah juga mencermati usulan biaya tunggu dan parkir. Meutya menyebut kondisi pengantaran dapat berbeda-beda, termasuk ketika barang membutuhkan penanganan khusus atau makanan memiliki batas ketahanan dan waktu pengiriman tertentu. Ia mengatakan aturan perlu mencerminkan kondisi kerja di lapangan dan memberi kepastian bagi pihak-pihak dalam layanan berbasis aplikasi.

Penyusunan pedoman tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Meutya mengatakan beberapa komponen perhitungan berkaitan dengan kewenangan Kementerian Perhubungan, sehingga Kemkomdigi perlu menyelaraskannya dengan regulasi kementerian itu. Hasil pertemuan dengan FDTOI akan disampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk dibahas lebih lanjut.

Untuk persoalan di luar kewenangannya, Kemkomdigi akan berkoordinasi dengan lembaga terkait. Salah satunya adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha jika terdapat dugaan praktik monopoli atau tindakan perusahaan yang berpotensi menghilangkan persaingan. Pedoman yang masih disusun itu diharapkan mempertimbangkan kepentingan kurir, perusahaan platform, UMKM, dan pengguna layanan.