Dua pemohon menggugat ketentuan pengecualian larangan membuka lahan dengan cara membakar ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta pengecualian itu dibatasi bagi masyarakat hukum adat yang menjalankan perladangan turun-temurun untuk kebutuhan subsisten.

Permohonan nomor 420/PUU-XXIV/2026 diajukan oleh Putes Lekas, Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Kabupaten Barito Utara, dan wiraswasta Era Purnama Dewi. Sidang pemeriksaan pendahuluan berlangsung di Gedung MK, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026.

Mereka menguji Pasal 22 angka 24 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 69 ayat (2) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kuasa hukum pemohon, A Fahrur Rozi, mengatakan ketentuan itu tidak membedakan praktik masyarakat hukum adat dari pembakaran oleh pihak lain yang berlindung di balik kearifan lokal.

Putes mengatakan masyarakat adat kerap menghadapi stigma dan ancaman kriminalisasi ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurutnya, perladangan adat dilakukan secara terukur dengan mengikuti musim, membuat sekat bakar sedikitnya dua meter, memperhatikan arah angin, memberi tahu pemangku adat dan pemilik ladang sekitar, serta menyertakan upacara adat.

Dalam petitumnya, pemohon meminta pengecualian dimaknai hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang membakar lahan secara turun-temurun untuk ladang subsisten, maksimal dua hektare per kepala keluarga, dengan tanaman varietas lokal dan sekat bakar. Pengecualian yang mereka usulkan tidak berlaku untuk kepentingan usaha atau oleh maupun untuk pemegang perizinan berusaha.

Panel dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama hakim Adies Kadir dan Liliek Prisbawono Adi. Saldi meminta pemohon menjelaskan alasan ruang untuk melegalkan pembukaan lahan dengan pembakaran perlu dipertahankan, termasuk bagaimana larangan itu akan mengganggu masyarakat adat.