Panitia Ad Hoc MPR akan membahas masukan Mahfud MD mengenai jadwal pemilihan wakil presiden baru, setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu memperingatkan bahwa sidang pada 9 Desember 2026 berisiko tidak sah. Sejauh ini, jadwal tersebut belum berubah.
Sekretaris Panitia Ad Hoc Abidin Fikri mengatakan masukan yang berkembang di masyarakat, termasuk pendapat Mahfud, akan menjadi perhatian panitia. Ia menyebut panitia dijadwalkan kembali bersidang pada Senin, 23 November, sesuai kesepakatan dalam rapat awal.

Menurut Abidin, pembahasan pelaksanaan sidang pengisian kekosongan jabatan wakil presiden akan mengacu pada konstitusi, Undang-Undang MD3, dan Tata Tertib MPR. Anggota panitia Ahmad Irawan mengatakan pandangan Mahfud juga akan dipelajari dalam perumusan mekanisme dan teknis pemilihan serta dibahas dalam rapat gabungan.
Irawan menekankan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang menetapkan bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan presiden selambat-lambatnya dalam 60 hari. Ia mengatakan prinsipnya adalah sidang pemilihan tidak melewati batas tersebut. Sidang pada 9 Desember dijadwalkan untuk memilih, menetapkan, dan melantik pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Mahfud sebelumnya menyarankan penundaan karena menilai tenggat 14 hari sebelum sidang harus dihitung dalam hari kerja, bukan hari kalender. Menurutnya, perhitungan MPR yang menetapkan 25 November sebagai batas penyerahan dua nama oleh Presiden Prabowo Subianto keliru; ia menyebut batasnya seharusnya 19 November.
Dalam unggahan Instagram pada 20 November, Mahfud merujuk pada UU MD3 dan Tata Tertib MPR yang mendefinisikan hari sebagai hari kerja. Ia menyarankan sidang digelar 14 hari kerja setelah MPR menerima dua nama calon. Sebagai contoh, ia mengatakan penyerahan nama pada 20 November akan membuat sidang perlu ditunda hingga 10 Desember 2026.