Satuan Reserse Kriminal Polresta Karawang Polda Jawa Barat mengungkap kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus pengiriman pekerja migran secara nonprosedural ke Qatar. Kapolresta Karawang Kombes Pol. Mario Prahatinto dalam keterangan resminya pada Rabu, 18 November 2026 menyampaikan bahwa penyidik telah mengamankan seorang perempuan berusia 32 tahun asal Kabupaten Karawang yang berstatus tersangka dan masih menjalani pemeriksaan hukum.

Bagaimana kronologi korban direkrut hingga terlantar di Qatar?

Pengungkapan perkara ini berawal dari laporan resmi seorang warga Kabupaten Karawang berusia 48 tahun pada 14 November 2026 setelah mengalami penelantaran di luar negeri. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban awalnya memperoleh informasi lowongan kerja dari seorang saksi, lalu menghubungi tersangka dan diberangkatkan ke Qatar pada 17 Juli 2026 dengan uang bekal Rp3 juta serta janji upah sekitar Rp5 juta per bulan.

Pemandangan gedung pencakar langit di kawasan teluk Doha, Qatar.
Pemandangan kawasan Doha, Qatar, negara tujuan penempatan pekerja migran dalam perkara dugaan TPPO yang diungkap Polresta Karawang. Foto arsip. Zairon · CC BY 4.0

Setibanya di Qatar, kondisi pekerjaan ternyata jauh dari kesepakatan awal karena korban harus bekerja di bawah tekanan jam kerja ekstrem yang nyaris berlangsung 24 jam sehari hingga jatuh sakit setelah sebulan bekerja. Pihak agensi di Qatar kemudian menampung korban sekitar dua bulan hingga proses pemulangan ke Tanah Air terlaksana pada 17 Oktober 2026 dan korban tiba di Indonesia sehari sesudahnya.

Barang bukti apa saja yang disita Polresta Karawang?

Kombes Pol. Mario Prahatinto menjelaskan bahwa setibanya di pintu keluar Tol Karawang Barat untuk diantar pulang, paspor, dokumen perjalanan, serta tiket pesawat milik korban justru diambil secara paksa oleh tersangka. Dalam pengembangan penyidikan, aparat kepolisian telah memeriksa lima orang saksi serta menyita barang bukti berupa 19 buku paspor yang sedang didalami keterkaitannya, satu unit mobil Honda Mobilio putih, dan satu unit Hyundai Creta merah.

Laporan video mengenai langkah penegakan hukum Satgas TPPO Polri dalam menindak sindikat pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri (Metro TV).

Penyidik menerapkan sangkaan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman lima hingga 10 tahun penjara. Di Jakarta pada Kamis, 19 November 2026, Anggota DPR RI Surya Utama turut menegaskan komitmen konsisten parlemen sejak 2019 dalam memperjuangkan perlindungan pekerja migran Indonesia, seiring langkah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperluas jalur penempatan resmi seperti sektor tenaga kesehatan ke Slovakia.

Ancaman hukuman dan pentingnya jalur resmi pekerja migran

Penindakan hukum oleh Polresta Karawang dan penyitaan 19 paspor tersebut penting bagi masyarakat Indonesia sebagai peringatan keras agar calon pekerja migran tidak tergiur iming-iming gaji tinggi ke Timur Tengah tanpa prosedur resmi pemerintah. Sebelumnya, AIGOS News pada 19 November melaporkan pencegahan dua warga negara Indonesia di Bandara Internasional Juanda yang direkrut secara daring untuk dijadikan tentara bayaran asing, yang memperlihatkan ketatnya pengawasan aparat terhadap jaringan perekrutan ilegal lintas negara.