JAKARTATepat pada batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 pada Sabtu (21/11/2026), sebanyak 17 dari 38 provinsi di Indonesia telah merilis angka upah baru yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Gelombang keputusan para gubernur tersebut diwarnai lonjakan persentase tinggi di beberapa daerah, termasuk Bali yang mencatat kenaikan 42,15 persen serta Jawa Tengah yang naik 14,10 persen.
Penetapan serentak pada akhir pekan ini melengkapi pengumuman awal sejumlah provinsi seperti Lampung yang sebelumnya menaikkan UMP 2027 sebesar 7,79 persen menjadi Rp3.285.152,48. Beberapa daerah lainnya di luar Jawa seperti Kepulauan Riau mencatat UMP baru Rp4.229.356 atau naik 9,02 persen, Sulawesi Utara Rp4.323.465 atau naik 8,02 persen, serta Sulawesi Selatan sebesar Rp4.233.913,25.

Mengapa UMP Bali dan Jawa Tengah 2027 melonjak tinggi?
Bali dan Jawa Tengah menaikkan UMP 2027 secara tajam karena memperhitungkan rekomendasi Dewan Pengupahan daerah, dinamika Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta pemulihan kesejahteraan pekerja. Gubernur Bali Wayan Koster menaikkan UMP Bali sebesar Rp1.351.828 menjadi Rp4.559.287 per bulan dan menetapkan upah sektoral hotel bintang Rp4.644.907, merujuk PP Nomor 36 Tahun 2021, UU Nomor 27 Tahun 2026, serta aspirasi serikat pekerja terkait acuan KHL Bali 2027 senilai Rp5.604.481.
Sementara itu, di Kabupaten Jepara pada Sabtu (21/11/2026), Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengesahkan UMP Jateng 2027 sebesar Rp2.655.454, bertambah Rp328.068 dari tahun berjalan. Persentase kenaikan 14,10 persen tersebut hampir dua kali lipat penyesuaian tahun lalu sebesar 7,28 persen dan menjadi rekor tertinggi di Jawa Tengah dalam sepuluh tahun terakhir setelah pembahasan empat unsur Dewan Pengupahan.
Berapa rincian UMP 2027 di Jakarta dan provinsi Jawa?
Untuk DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 menetapkan UMP sebesar Rp6.136.941 atau naik 7,10 persen, melampaui usulan pengusaha Rp6.047.598 meski masih di bawah tuntutan buruh Rp6.210.040. Di Pulau Jawa lainnya, Jawa Barat melonjak 29,44 persen menjadi Rp3.000.000, DI Yogyakarta naik 12,72 persen ke Rp2.725.000, dan Banten bertambah 8,77 persen ke angka Rp3.372.828,70.
Menanggapi keputusan tersebut, Ketua Umum KADIN DKI Jakarta Diana Dewi meminta kalangan pengusaha mematuhi upah baru sembari mendorong pemprov membuka ruang konsultasi bagi usaha padat karya yang tertekan biaya, mengingat data BPS DKI menunjukkan konsumsi rumah tangga menopang 63,24 persen ekonomi ibu kota pada triwulan II 2026. Bagi perekonomian nasional, kepastian upah di 17 provinsi menjaga daya beli pekerja sekaligus menuntut peningkatan produktivitas agar ekspansi industri dan penyerapan tenaga kerja tetap terjaga.
