JAKARTAMenteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah mendorong pengusutan tuntas aktor intelektual di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangan di Jakarta, Rabu (18/11), Yusril mengungkapkan penyidikan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berkembang ke dugaan tindak pidana makar yang akan didalami lewat gelar perkara pada Kamis (19/11).
Mengapa kasus penyadapan ini berkembang menjadi dugaan makar?
Penyidik Bareskrim Polri menemukan indikasi bahwa tindakan penyadapan itu diduga diarahkan untuk melumpuhkan jalannya pemerintahan sehingga keterkaitannya dengan unsur makar kian terlihat pasca-penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Yusril menegaskan pemeriksaan berpotensi meluas melampaui oknum internal kepolisian hingga elite politik atau birokrasi apabila bukti mendukung, seraya menyebut dugaan keterlibatan aparat sebagai kejadian luar biasa sejak 1945.

Terkait alat bukti, Yusril membeberkan adanya upaya penghapusan sebagian data komputer, namun penyidik telah menyita mayoritas rekaman percakapan telepon seluler pihak-pihak terkait untuk pendalaman lanjutan. Mengenai dugaan pengguna akhir perangkat penyadapan yang sempat disebut mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ia menilai penyidik perlu mendalami tujuan pemakaian dan pihak pengendali di belakangnya.
Siapa empat tersangka dan pasal KUHP apa yang tercantum di SPDP?
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Mengacu laman publikasi Kejaksaan RI, SPDP bertanggal 12 November 2026 dengan nomor register B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tersebut menerapkan Pasal 20 huruf a sampai d bersama Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), dan Pasal 196 ayat (1) KUHP Nasional serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Yusril merinci Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023 mengatur tindak pidana makar yang meliputi tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan terhadap keselamatan kepala negara, tugas pemerintahan, atau keutuhan wilayah. Meski demikian, SPDP tidak otomatis menetapkan tersangka baru karena penambahan pasal makar maupun penetapan status hukum dalam gelar perkara tetap mensyaratkan minimal dua alat bukti permulaan.
Dampak Pengusutan Penyadapan terhadap Kepastian Hukum Nasional
Bagi penegakan hukum nasional, keterbukaan gelar perkara yang kemungkinan digelar di luar Mabes Polri bersama para ahli dan penasihat hukum menjadi tolok ukur penting akuntabilitas penyidik. Pengusutan alur hasil sadapan dan pihak penerimanya akan menentukan apakah kasus empat tersangka awal itu berhenti pada kejahatan siber atau membongkar jejaring perencanaan makar sesuai standar pembuktian KUHP baru.
