Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai usul inisiatif DPR, Selasa, 17 November 2026. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat paripurna yang mengambil keputusan itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Badan Legislasi sebelumnya sepakat membawa rancangan itu ke paripurna dalam rapat pada 5 November. Dalam paripurna Selasa, para fraksi menyerahkan pandangan mereka secara tertulis. Pimpinan rapat kemudian meminta persetujuan peserta untuk menetapkan rancangan tersebut sebagai usul DPR.
Jalur cepat pembentukan undang-undang
Menurut Ketua Panitia Kerja Ahmad Iman Sukri, rancangan itu mencakup tahapan sejak perencanaan sampai pengundangan. Di antara tahap tersebut ada penyusunan, pembahasan, dan pengesahan. Jalur cepat yang diusulkan akan mempersingkat waktu pada beberapa tahap. Batas dan syarat penggunaannya masih menjadi materi pembahasan DPR bersama pemerintah.
Fraksi Partai Amanat Nasional mengusulkan agar jalur cepat pembentukan undang-undang digunakan secara terbatas dan tetap terbuka bagi pengawasan. Fraksi itu juga menyoroti perlunya partisipasi publik yang bermakna dan mengusulkan agar pemanfaatan kecerdasan buatan tetap menempatkan keputusan legislasi di tangan manusia. Masukan tersebut menjadi bagian dari pandangan fraksi yang diserahkan kepada pimpinan DPR.
Fraksi PKB mengingatkan agar percepatan tetap memberi masyarakat kesempatan menyampaikan masukan. PDI Perjuangan menekankan bahwa partisipasi publik mencakup kesempatan agar pandangan masyarakat didengar dan dipertimbangkan, serta mendapat penjelasan tentang cara pembentuk undang-undang menanganinya. Catatan fraksi tersebut disampaikan di paripurna sebagai masukan untuk pembahasan selanjutnya.
Fraksi Demokrat meminta pembaruan prosedur diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya. Golkar menekankan perlunya kriteria urgensi yang objektif dan pembagian kewenangan yang jelas antara DPR, Presiden, serta DPD jika jalur khusus digunakan.
Ahmad Iman Sukri menyebut rancangan yang disiapkan panitia kerja itu terdiri atas 12 bab dan 93 pasal.
Tahapan pembahasan dan partisipasi publik
Portal legislasi DPR mencatat rancangan ini dalam program legislasi nasional pada 3 November. Portal itu memuat catatan penyusunan dan penetapan sebagai usul DPR sehingga pembaca dapat mengikuti perkembangan dokumennya. Pembahasan bersama Presiden diperlukan untuk mendapatkan persetujuan bersama atas rancangan tersebut.