Kementerian Perindustrian mencatat kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) menghasilkan dampak ekonomi sebesar Rp592,89 triliun selama 2020–2025. Perhitungan itu mencakup kenaikan penjualan, penerimaan pajak dan investasi, serta penurunan subsidi pupuk.
Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Sri Bimo Pratomo mengatakan kenaikan penjualan menyumbang Rp351,98 triliun, diikuti investasi Rp158,68 triliun dan penerimaan pajak Rp38,30 triliun. Adapun penurunan subsidi pupuk mencapai Rp43,93 triliun. Menurut dia, total dampak tersebut sekitar lima kali lipat dari pengurangan penerimaan negara akibat kebijakan gas murah.
Dalam diskusi Forum Wartawan Industri di Jakarta Selatan, Kamis (19/11), Bimo mengatakan kepastian harga dan pasokan gas penting bagi industri. Tujuh sektor yang berhak menerima fasilitas HGBT adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
Pemerintah sedang menyusun peraturan presiden mengenai pengusahaan gas bumi, jaringan transmisi dan distribusi, serta harga gas. Kemenperin mengusulkan agar sektor industri penerima gas memiliki kedudukan prioritas yang setara, sehingga tidak ditempatkan paling belakang saat pasokan terbatas. Pemerintah juga mendorong pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebelum gas dialokasikan untuk ekspor.
Bimo mengakui bahwa tantangan pasokan domestik juga berkaitan dengan infrastruktur. Produksi yang menurun di sejumlah wilayah, terutama Pulau Jawa, membuat pasokan dari daerah yang lebih jauh memerlukan transportasi dan jaringan yang memadai. Pembahasan RUU Migas dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat tata kelola gas, daya saing industri, dan ketahanan pangan nasional.