Polda Metro Jaya menyatakan telah menetapkan 11 tersangka dalam enam perkara yang mencakup dugaan perdagangan orang, penempatan pekerja migran nonprosedural, dan kekerasan seksual. Dalam konferensi pers Jumat, 20 November 2026, polisi mengatakan telah mengidentifikasi 16 korban perempuan, termasuk anak-anak.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Kombes Rita Wulandari Wibowo mengatakan pengungkapan itu berasal dari operasi kepolisian pada 13–19 November. ANTARA melaporkan keterangan tersebut pada Sabtu pagi, 21 November.

Menurut polisi, salah satu perkara berkaitan dengan calon pekerja migran yang ditawari pekerjaan di luar negeri melalui jalur tidak resmi. Dalam penindakan lain, polisi menyatakan menggagalkan keberangkatan dua calon pekerja menuju Arab Saudi. Keterangan ini merupakan temuan awal kepolisian; penetapan tersangka belum merupakan putusan pengadilan.

Pos polisi di kawasan Medan Merdeka, Jakarta; foto arsip.
Pos polisi di kawasan Medan Merdeka, Jakarta; foto arsip. CEphoto, Uwe Aranas · CC BY-SA 3.0

Dalam pengungkapan terpisah, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Metro Jaya menyebut telah mengamankan dua orang terkait dua perkara dugaan perdagangan orang di kawasan Muara Angke. Polisi menduga tujuh orang direkrut untuk bekerja sebagai awak kapal, sebagian di antaranya anak-anak. Kedua perkara itu masih didalami bersama direktorat perlindungan perempuan dan anak.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan penyidik akan mengedepankan praduga tak bersalah dan perlindungan korban. Polisi juga menyebut kegiatan edukasi telah dilakukan bersama lembaga layanan pekerja migran, perlindungan perempuan dan anak, dinas sosial, dan LPSK. Polda mengimbau masyarakat memeriksa legalitas tawaran kerja dan melaporkan dugaan perdagangan orang ke layanan Polisi 110.

Layanan SAPA 129 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerima pengaduan kekerasan melalui telepon 129, WhatsApp 08-111-129-129 dan formulir daring. Layanan ini tersedia bagi korban maupun masyarakat yang mengetahui kekerasan; polisi tidak menyatakan para korban dalam perkara ini telah menggunakannya.

Identitas korban tidak dimuat. Laporan ANTARA belum memuat tanggapan tersangka atau penasihat hukum mereka.