JAKARTAKepolisian Negara Republik Indonesia mencatat 207 laporan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan penangkapan 238 tersangka dan penyelamatan 510 korban selama operasi sepekan pada 13 hingga 19 November 2026. Penindakan serentak tersebut dilaksanakan Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri bersama seluruh polda dan polres jajaran sebagai bagian dari program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Dirtipid PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menjelaskan dari total 510 korban yang diselamatkan, 448 orang berusia dewasa dan 62 lainnya anak-anak. Secara komposisi, 50 persen korban merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak, sementara para tersangka yang diamankan masih berstatus terduga pelaku dalam proses penyidikan untuk menelusuri pengendali jaringan.

Modus apa yang mendominasi kasus TPPO sepekan ini?
Pengiriman pekerja migran Indonesia secara nonprosedural mendominasi modus perkara sebesar 42 persen, diikuti dugaan eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen. Selain itu, penyidik menemukan indikasi praktik pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal, eksploitasi seksual terhadap anak, hingga perekrutan warga negara Indonesia untuk menjadi tentara bayaran di luar negeri.
Terkait modus perekrutan tentara bayaran tersebut, Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang memastikan seluruh perkara yang ditangani kepolisian sejauh ini memberangkatkan korban ke Rusia. Para korban yang tercatat berasal dari Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara, sedangkan kabar mengenai keberangkatan menuju Ukraina masih didalami karena belum masuk dalam berkas perkara resmi yang ditangani.
Bagaimana pemulihan dan pencegahan bagi para korban?
Dalam perlindungan penyintas, Polri memulangkan 84 korban selama periode operasi dan mengoordinasikan penampungan sementara, pemulihan psikologis, jaminan kerahasiaan identitas, pendidikan anak, serta pemberdayaan ekonomi bersama LPSK, Dinas Sosial, DP3A, dan BP2MI atau Kementerian P2MI. Langkah pencegahan juga dijalankan lewat 279 kegiatan edukasi Rise and Speak yang menjangkau 47.550 peserta, sekaligus mengimbau masyarakat memverifikasi legalitas perusahaan penyalur kerja serta menjaga dokumen pribadi.
Skala penindakan ini menyoroti tingginya kerentanan pencari kerja di Indonesia terhadap tawaran kerja bergaji besar tanpa kontrak jelas dan prosedur resmi, baik sebagai pekerja migran maupun perekrutan di zona konflik asing. Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago menegaskan keberhasilan pemberantasan TPPO diukur bukan hanya dari penangkapan terduga pelaku, melainkan juga pemulihan korban dan pemutusan jaringan perekrutan ilegal.
